Category Archives: Berita

Pentingnya Layanan Terintegrasi PAUD HI Melalui Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor

Oleh : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adrudin Nur S,Pd M,Si

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2013 tentang perkembangan anak usia dini Holistik Integratif (HI), maka semua lintas sektor memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk hadir di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pemenuhan tumbuh kembang anak.

Satuan PAUD harus berupaya memberikan layanan terintegrasi PAUD HI melalui kolaborasi dan sinergitas lintas sektor. Mengingat pentingnya pencapaian PAUD HI sebagai ukuran mutu pendidikan PAUD, itulah sebabnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong mensosialisasikan dan mengadvokasi Peraturan Pemerintah terkait pembentukan gugus tugas PAUD HI yang diikuti 35 orang peserta terdiri dari Polres Parigi Moutong, Bunda PAUD, kepala OPD terkait, Ketua Himpaudi, Pengawas TK, Penilik PAUD, ketua IGTKI, Kapala Puskesmas (Kapus) Parigi, Kapus Parigi Tengah, Kapus Parigi Barat, Kapus Parigi Selatan dan Kapus Parigi Utara.

Memang pelaksanaan PAUD HI harus dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. Pemerintah daerah Parigi Moutong telah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan PAUD HI sebagai salah satu indikator dalam penurunan stunting di Parigi Moutong.

Dalam Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013, disebutkan ada delapan lembaga yang masuk dalam gugus tugas pengembangan PAUD HI. Pada pelaksanaanya disebutkan juga gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan berkordinasi dengan Kementrian terkait atau pihak lainnya yang dianggap perlu.

Kementrian atau pihak terkait lainnya dimaksud mempunyai tujuan yang sama yaitu menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, dalam hal kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang diberikan secara stimulan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan.

Delapan Kementrian yang terkait yaitu Kemdikbud, Kementrian Kesehatan,  Kementrian Sosial, Kementrian Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekertariat Kabinet, Kepala Badan Kependudukan dan KB Nasional dan Kepala Badan Pusat Statistik.

Guru Dilatih Rancang RPP, Gunakan Aplikasi Daring dan Metode Penilaian Pembelajaran Jarak Jauh

Oleh : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Sunarti S,Pd M,Pd

Mewabahnya virus corona mempengaruhi hampir semua lini kehidupan, diantaranya dunia pendidikan. Menyikapi itu, perlu dilakukan adaptasi baru agar proses belajar mengajar bisa berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Metode pembelajaran yang selama ini dilakukan tatap muka di dalam kelas, terpaksa berubah, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara daring dan ada juga dibagi dalam kelompok-kelompok kecil.

Tugas seorang pendidik yaitu memastikan, apapun cara belajar yang digunakan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, meminimalisir dampak penularan covid-19, memberikan rasa aman kepada siswa dan guru itu sendiri.

Menyikapi itu, dibentuklah tim Guru Peduli Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, untuk merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang cocok digunakan saat pandemi seperti sekarang ini,  kemudian mempelajari penggunaan aplikasi pembelajaran daring yang lebih mudah dan efisien, juga melakukan asesmen terkait metode penilaian terhadap siswa dalam baik pembelajaran daring maupun luring.  

Guru Peduli Pendidikan ini, terlebih dahulu menyusun RPP yang cocok, kemudian mensosialisasikan metode pembelajaran jarak jauh, melakukan Bimbing Teknis (Bimtek) serta mendampingi guru yang telah dibimtek untuk menggelar workshop diwilayah masing-masing, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan guru-guru dan Kepala Sekolah yang telah banyak mendapat materi atau pelatihan tentang pembelajaran daring atau yang memiliki kemampuan IT yang mumpuni. Kepala Disdikbud Adrudin Nur selaku penanggungjawab tim, dibantu Kabid SD untuk KKG, Kabid SMP untuk MGMP, dan Kabid GTK selaku bidang yang menangani guru, ingin memastikan proses belajar mengajar tetap berkualitas meski situasinya masih pandemi.

Tim ini sepakat memperkenalkan penggunaan aplikasi gogle classroom yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian dilakukan Bimtek secara online kepada guru-guru dari berbagai wilayah perwakilan. Masing-masing kecamatan mengirimkan dua pesertanya untuk mengikuti Bimtek. Mereka yang diutus bertanggungjawab untuk melakukan workshop bagi guru-guru lain di wilayahnya, agar ada kesepahaman terkait metode belajar yang akan digunakan.

Disdikbud Parigi Moutong, melalui tim telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh yang telah dilatih sebelumnya dan akan dilakukan lagi monev kedua.

Saat ini tim masih perlu melakukan pendampingan bagi guru terkait cara memilih materi yang esensial untuk dimasukan dalam RPP. Meski semua materi pembelajaran penting, tetapi karena covid-19 perlu ada penyesuaian sehingga RPP lebih dipersingkat.

300 Pendaftar Guru Penggerak Menunggu Hasil Seleksi, Hanya 50 Akan Diterima

Oleh : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Sunarti S,Pd M,Pd

Memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik, salah satunya melalui Program Guru Penggerak (PGP).

PGP adalah salah satu program unggulan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk tahun 2020. Mencari guru-guru yang inovatif dan kreatif di 56 Kabupaten/Kota di Indonesia melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat dan independen, untuk menjadi penggerak yang siap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru penggerak di tahun 2021 mendatang.

Dari 56 Kabupaten/Kota di Indonesia diantaranya termasuk dua Kabupaten di Sulawesi Tengah yakni Parigi Moutong dan Banggai Kepulauan. Kedua kabupaten ini, menjadi pilot project  PGP angkatan pertama dan masing-masing diberikan kuota 50 orang.

Sejak dibuka pendaftaran Guru Penggerak bulan Juni 2020 kemarin, untuk Parigi Moutong direspon positif oleh kalangan pendidik. Ada 300-san orang yang mendaftar dari guru ASN, non ASN, Kepala Sekolah dan Pengawas juga pelaku pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong.

Proses perekrutan dan seleksi sudah berjalan setelah pendaftaran secara online melalui laman web yang disediakan Kemdikbud dibuka, mulai dari seleksi administrasi, tes tulis dan hingga tes wawancara. Saat ini, tahapannya telah sampai pada pengumuman tes tulis. Dari 300-san peserta yang mendaftarkan diri, tersisa tinggal 75 orang dan masih akan disaring lagi untuk dipilih 50 guru penggerak.

50 Guru penggerak ini nantinya akan dilatih untuk menyelesaikan kurikulum khusus. Metode yang digunakan yaitu 70% belajar di tempat tugasnya, 20% belajar dari  teman sejawat dan 10% mengikuti pelatihan. Itulah sebabnya Guru Penggerak ini adalah guru-guru yang handal, kreatif, mampu menggerakan sesama guru, memotivasi, menjadi teladan dalam proses belajar mengajar sehingga hasilnya bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Harapannya, 50 orang kuota yang diberikan dari Kemdikbud untuk Parigi Moutong dapat terisi penuh oleh pendaftar Guru Penggerak dari Parigi Moutong, sehingga tidak terisi dengan pendaftar dari wilayah lain.

Disdikbud Monev Pelaksanaan Program KD dan PAUD Hingga ke Daerah Terpencil

Oleh : Nurlina S,Pt M,Si

Tahun 2020 ini, tercatat ada 21 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Parigi Moutong yang mendapatkan Bantuan Operasional (BOP) untuk pelaksanaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan paket A,B dan C. Selain itu ada satu PKBM yang melaksanakan program Multi Keaksaraan dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).

Salah satu PKBM yang melaksanakan program keaksaraan dan kesetaraan yaitu PKBM Punsu Jaya. Saat ini mereka memfokuskan programnya di pegunungan Patingke Kecamatan Tinombo, menjangkau masyarakat Lauje Pedalaman di pemukiman Komunitas Adat Terpencil.

Dimulai 2 September 2020 kemarin, tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa PKBM dan lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tim Disdikbud yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Adrudin Nur bertatap muka dengan peserta keaksaraan dan kesetaraan PKBM Punsu Jaya di pegunungan Patingke, dan meninjau kelayakan Pembentukan PAUD Pertiwi di Pebounang Kecamatan Palasa.

Untuk Patingke, setelah di monitoring dan evaluasi didapati program pembelajaran berjalan baik. Namun belum ada lembaga PAUD disana, sedangkan jumlah anak usia sekolah PAUD cukup banyak. Kepala Disdikbud mendorong pembentukan lembaga PAUD di pemukiman KAT Patingke, sehingga anak-anak usia sekolah bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Sedangkan untuk rencana pendirian PAUD Pertiwi di Pebounang Palasa, setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dinyatakan memenuhi syarat untuk segera dibentuk. Lokasinya untuk sementara ‘numpang’ di SDN 2 Terpencil Bobalo dan akan ditempatkan Guru Garis Depan sebagai Kepala Sekolah. Saat ini tahapannya sudah sampai pada proses pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk diketahui, 21 PKBM yang menerima BOP tahun ini adalah PKBM yang menginput peserta didiknya hingga tanggal 31 Maret 2020 lalu. Untuk tahap kedua, PKBM masih bisa melakukan penginputan data hingga 31 September 2020. Jumlah BOP tahap pertama untuk Parigi Moutong sebesar Rp 1.462.200.000 diperkirakan untuk tahap kedua tidak akan jauh berbeda.

Meski Pandemik Covid-19, DAK untuk Pembangunan dan Rehab SD Tetap Dilaksanakan

Oleh : Kepala Bidang SD, Ince Pina SE, M,Si

Menghadapi pandemik covid-19, Kementrian Keuangan memangkas sejumlah anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus untuk daerah, yang digunakan untuk pembiayaan pencegahan dan penanganan virus corona. Hal itu terdampak pada sejumlah pembangunan fisik yang terpaksa ditunda tahun ini. Namun beruntung, DAK untuk membiayai kepentingan pendidikan khususnya Sekolah Dasar tetap dilaksanakan.

Sesuai dengan rencana anggaran tahun 2019, Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan anggaran DAK Afirmasi dan DAK regular. DAK Afirmasi direncanakan untuk dua kegiatan yaitu pembangunan sembilan unit rumah dinas guru dan rehab rumah dinas guru untuk 27 sekolah sebanyak 29 unit. Artinya, bahkan ada satu sekolah yang mendapat dua anggaran rehab dua unit.

DAK Afirmasi yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru dan rehab rumah dinas guru, total pagunya berkisar Rp 3,743 milyar.

Sementara untuk DAK regular, akan digunakan untuk membiayai sembilan menu, yaitu  rehab ruang kelas di 21 sekolah, 68 ruang, rehab jamban di 76 sekolah sebanyak 90 unit, rehab perpustakaan di 15 sekolah, rehab ruang guru di 18 sekolah. Pembangunan ruang kelas baru di tujuh sekolah untuk 12 ruang, pembangunan jamban di delapan sekolah, pembangunan ruang guru di sembilan sekolah, pembangunan UKS di 20 sekolah, pembangunan perpustakaan di 17 sekolah.

Bukan hanya itu, tahun ini pembiayaan untuk kepentingan pendidikan juga dianggarkan dari APBD, seperti pengadaan mobiler sebanyak 360 pasang juga penimbunan. Sampai dengan saat ini, untuk pembangunan dan rehab beberapa sudah selesai tahap perencanaan, gambar bangunan dan penandatanganan MoU, sedangkan di pihak dinas sudah sampai pada tahap sosialisasi meski sifatnya terbatas karena penerapan sosial distancing.

Harapannya, semua pihak terkait dilingkungan sekolah bisa saling mendukung agar kegiatan pembangunan dan rehab  bisa terlaksana tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sehingga memberikan banyak manfaat.

Penyusunan PPKD adalah Upaya Pemajuan Kebudayaan

Oleh : Kepala Bidang Kebudayaan Sri Nur Rahma

Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, perlu dilakukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Objek pemajuan kebudayaan tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisi. Pada pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, pemajuan kebudayaan salah satunya berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah.  Itulah sebabnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, melalui Bidang Kebudayaan saat ini sudah membentuk tim untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang mempedomani Permendikbud nomor 45 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah.

PPKD dimaksudkan untuk mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, mengidentifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga, dan pranata kebudayaan, mengidentifikasi sarana dan prasarana kebudayaan, mengidentifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan dan menganalisis dan merekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Tim penyusun PPKD yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, juga melibatkan akademisi, Antrolog, Arkeolog, Budayawan dan pihak terkait lainnya.

Permendikbud 137 Tahun 2014, Lembaga Paud Diinstruksikan Berikan Layanan Pada Anak Mulai 0 – 6 Tahun

Oleh : Kepala Bidang Paud dan Dikmas, Nurlina Sani S,Pt, M,Si

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parigi Moutong melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), mensosialisasikan agar seluruh lembaga Paud mendata anak usia nol sampai enam tahun. Hal itu berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014, Lembaga Paud harus  melakukan pengelompokkan umur untuk memetakan proses layanan. Untuk itu, Bidang Paud Dikmas gencar melakukan sosialisasi agar ada kesamaan persepsi dan tindakan dalam memberikan layanan.

Sosialisasi dan penerapan Peremendikbud 137 tahun 2014 tersebut, mengandung dua tujuan utama yaitu perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk tujuan pertama tentang perluasan akses, diimbau  kepada seluruh satuan Paud menjalin kerjasama dengan pemerintah desa atau kader BKB desa untuk  mendata anak umur 0 sampai 6 tahun agar dimasukkan ke Dapodik Paud Dikmas untuk mendapatkan layanan sebagaimana yang dimaksud di Permedikbud tersebut.

Lembaga Paud diharapkankan dapat sebisanya memberi dukungan kepada Dinas Pendidikan  agar seluruh anak terakses pendidikan mulai lahir sampai tingkat SMP, dan tugas lembaga Paud  yaitu mampu mengintervensi usia 0 sampai 6 tahun.

Seluruh lembaga Paud dan KB, diminta untuk mempelajari bersama isi Permendikbud 137 tahun 2014 lalu berinovasi lebih kreatif untuk memberikan layanan sebagaimana yang dimaksud dalam pertaruran tersebut. Diantaranya yang ditekankan adalah pengelompokan usia, untuk 2 sampai 4 tahun perlu dilakukan satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu. Untuk usia 4 sampai 6 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

Jika hal ini dilakukan dengan serius, Parigi Moutong bisa mendapatkan BOP Paud sekitar Rp 40 milyar dan semuanya itu adalah milik lembaga-lembaga Paud yang tersebar di 23 kecamatan. Saat ini, meski harus diakui belum begitu optimal mendata dan memberikan layanan pada anak 0-6 tahun, BOP Paud telah mencapai Rp12,3 milyar.

Semoga semua pihak terkait bisa segera mungkin menjalankan Permendikbud 137 tahun 2014 demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Parigi Moutong.

Isi Dapodik Harus Jujur dan Tepat Waktu Laporkan Dana BOS

Oleh : Kepala Bidang SMP Jalaludin Nur S,Pd M,Si

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang, maka seluruh program yang terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan.

Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanaan program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date. Dengan demikian, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan suatu sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan disebut dengan Dapodik. Maka Kepala sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, diimbau untuk mengisi atau mngimput Dapodiknya dengan jujur dan tepat waktu.

Kepala sekolah, meski memiliki tujuan untuk mendapatkan akreditasi sehingga merasa perlu untuk mengimput Dapodiknya dengan berbagai fasilitas yang cukup dan aset sekolah yang memadai, sebaiknya mengingat bahwa akan berdampak pada pemberian bantuan dikemudian hari. Pemerintah pusat (Kemdikbud) tentunya dalam memberikan bantuan, akan melihat Dapodik sekolah, apakah ruang kelasnya cukup, bagaimana sarana prasarana penunjang lainnya, apakah memiliki laboratorium, bagaimana peralatan pendukungnya, sehingga jika dengan alasan untuk mendapatkan akreditasi maka mengisi Dapodik secara tidak jujur, tidak ada peluang untuk diberikan bantuan fasilitas karena pada Dapodiknya semua aset atau fasilitas terisi dengan kondisi yang baik dan cukup.

Tidak diharapkan, Kepala Sekolah yang ingin mendapatkan akreditasi, berupaya mengisi sarana prasarananya dalam Dapodik secara tidak jujur untuk mendapatkan poin penilaian tertinggi, sekali lagi yang harus dipikirkan adalah dampaknya dikemudian hari. Selain itu, Kepala Sekolah harus memperhatikan waktu pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ciri-ciri sekolah yang ingin maju dan berkembang adalah menunjukan kedisiplinan diri yang dicontohkan oleh kepala sekolah. Lambat dan tidaknya pelaporan dana BOS tergantung bagaimana Kepala Sekolah memanejemen sekolah itu sendiri, mulai dari tenaga guru, tata usaha sampai pada siswanya dan semua elemen yang terlibat didalamnya. Melaporkan penggunaan dana BOS tepat waktu adalah bentuk tanggungjawab yang tinggi terhadap penggunaan anggaran negara, yang dipercayakan untuk digunakan demi kebutuhan anak bangsa yang mengenyam pendidikan di sekolah.