Monthly Archives: April 2020

Meski Pandemik Covid-19, DAK untuk Pembangunan dan Rehab SD Tetap Dilaksanakan

Oleh : Kepala Bidang SD, Ince Pina SE, M,Si

Menghadapi pandemik covid-19, Kementrian Keuangan memangkas sejumlah anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus untuk daerah, yang digunakan untuk pembiayaan pencegahan dan penanganan virus corona. Hal itu terdampak pada sejumlah pembangunan fisik yang terpaksa ditunda tahun ini. Namun beruntung, DAK untuk membiayai kepentingan pendidikan khususnya Sekolah Dasar tetap dilaksanakan.

Sesuai dengan rencana anggaran tahun 2019, Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan anggaran DAK Afirmasi dan DAK regular. DAK Afirmasi direncanakan untuk dua kegiatan yaitu pembangunan sembilan unit rumah dinas guru dan rehab rumah dinas guru untuk 27 sekolah sebanyak 29 unit. Artinya, bahkan ada satu sekolah yang mendapat dua anggaran rehab dua unit.

DAK Afirmasi yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru dan rehab rumah dinas guru, total pagunya berkisar Rp 3,743 milyar.

Sementara untuk DAK regular, akan digunakan untuk membiayai sembilan menu, yaitu  rehab ruang kelas di 21 sekolah, 68 ruang, rehab jamban di 76 sekolah sebanyak 90 unit, rehab perpustakaan di 15 sekolah, rehab ruang guru di 18 sekolah. Pembangunan ruang kelas baru di tujuh sekolah untuk 12 ruang, pembangunan jamban di delapan sekolah, pembangunan ruang guru di sembilan sekolah, pembangunan UKS di 20 sekolah, pembangunan perpustakaan di 17 sekolah.

Bukan hanya itu, tahun ini pembiayaan untuk kepentingan pendidikan juga dianggarkan dari APBD, seperti pengadaan mobiler sebanyak 360 pasang juga penimbunan. Sampai dengan saat ini, untuk pembangunan dan rehab beberapa sudah selesai tahap perencanaan, gambar bangunan dan penandatanganan MoU, sedangkan di pihak dinas sudah sampai pada tahap sosialisasi meski sifatnya terbatas karena penerapan sosial distancing.

Harapannya, semua pihak terkait dilingkungan sekolah bisa saling mendukung agar kegiatan pembangunan dan rehab  bisa terlaksana tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sehingga memberikan banyak manfaat.

Penyusunan PPKD adalah Upaya Pemajuan Kebudayaan

Oleh : Kepala Bidang Kebudayaan Sri Nur Rahma

Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, perlu dilakukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Objek pemajuan kebudayaan tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisi. Pada pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, pemajuan kebudayaan salah satunya berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah.  Itulah sebabnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, melalui Bidang Kebudayaan saat ini sudah membentuk tim untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang mempedomani Permendikbud nomor 45 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah.

PPKD dimaksudkan untuk mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, mengidentifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga, dan pranata kebudayaan, mengidentifikasi sarana dan prasarana kebudayaan, mengidentifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan dan menganalisis dan merekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Tim penyusun PPKD yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, juga melibatkan akademisi, Antrolog, Arkeolog, Budayawan dan pihak terkait lainnya.

Permendikbud 137 Tahun 2014, Lembaga Paud Diinstruksikan Berikan Layanan Pada Anak Mulai 0 – 6 Tahun

Oleh : Kepala Bidang Paud dan Dikmas, Nurlina Sani S,Pt, M,Si

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parigi Moutong melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), mensosialisasikan agar seluruh lembaga Paud mendata anak usia nol sampai enam tahun. Hal itu berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014, Lembaga Paud harus  melakukan pengelompokkan umur untuk memetakan proses layanan. Untuk itu, Bidang Paud Dikmas gencar melakukan sosialisasi agar ada kesamaan persepsi dan tindakan dalam memberikan layanan.

Sosialisasi dan penerapan Peremendikbud 137 tahun 2014 tersebut, mengandung dua tujuan utama yaitu perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk tujuan pertama tentang perluasan akses, diimbau  kepada seluruh satuan Paud menjalin kerjasama dengan pemerintah desa atau kader BKB desa untuk  mendata anak umur 0 sampai 6 tahun agar dimasukkan ke Dapodik Paud Dikmas untuk mendapatkan layanan sebagaimana yang dimaksud di Permedikbud tersebut.

Lembaga Paud diharapkankan dapat sebisanya memberi dukungan kepada Dinas Pendidikan  agar seluruh anak terakses pendidikan mulai lahir sampai tingkat SMP, dan tugas lembaga Paud  yaitu mampu mengintervensi usia 0 sampai 6 tahun.

Seluruh lembaga Paud dan KB, diminta untuk mempelajari bersama isi Permendikbud 137 tahun 2014 lalu berinovasi lebih kreatif untuk memberikan layanan sebagaimana yang dimaksud dalam pertaruran tersebut. Diantaranya yang ditekankan adalah pengelompokan usia, untuk 2 sampai 4 tahun perlu dilakukan satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu. Untuk usia 4 sampai 6 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

Jika hal ini dilakukan dengan serius, Parigi Moutong bisa mendapatkan BOP Paud sekitar Rp 40 milyar dan semuanya itu adalah milik lembaga-lembaga Paud yang tersebar di 23 kecamatan. Saat ini, meski harus diakui belum begitu optimal mendata dan memberikan layanan pada anak 0-6 tahun, BOP Paud telah mencapai Rp12,3 milyar.

Semoga semua pihak terkait bisa segera mungkin menjalankan Permendikbud 137 tahun 2014 demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Parigi Moutong.