Meski Pandemik Covid-19, DAK untuk Pembangunan dan Rehab SD Tetap Dilaksanakan

Oleh : Kepala Bidang SD, Ince Pina SE, M,Si

Menghadapi pandemik covid-19, Kementrian Keuangan memangkas sejumlah anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus untuk daerah, yang digunakan untuk pembiayaan pencegahan dan penanganan virus corona. Hal itu terdampak pada sejumlah pembangunan fisik yang terpaksa ditunda tahun ini. Namun beruntung, DAK untuk membiayai kepentingan pendidikan khususnya Sekolah Dasar tetap dilaksanakan.

Sesuai dengan rencana anggaran tahun 2019, Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan anggaran DAK Afirmasi dan DAK regular. DAK Afirmasi direncanakan untuk dua kegiatan yaitu pembangunan sembilan unit rumah dinas guru dan rehab rumah dinas guru untuk 27 sekolah sebanyak 29 unit. Artinya, bahkan ada satu sekolah yang mendapat dua anggaran rehab dua unit.

DAK Afirmasi yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru dan rehab rumah dinas guru, total pagunya berkisar Rp 3,743 milyar.

Sementara untuk DAK regular, akan digunakan untuk membiayai sembilan menu, yaitu  rehab ruang kelas di 21 sekolah, 68 ruang, rehab jamban di 76 sekolah sebanyak 90 unit, rehab perpustakaan di 15 sekolah, rehab ruang guru di 18 sekolah. Pembangunan ruang kelas baru di tujuh sekolah untuk 12 ruang, pembangunan jamban di delapan sekolah, pembangunan ruang guru di sembilan sekolah, pembangunan UKS di 20 sekolah, pembangunan perpustakaan di 17 sekolah.

Bukan hanya itu, tahun ini pembiayaan untuk kepentingan pendidikan juga dianggarkan dari APBD, seperti pengadaan mobiler sebanyak 360 pasang juga penimbunan. Sampai dengan saat ini, untuk pembangunan dan rehab beberapa sudah selesai tahap perencanaan, gambar bangunan dan penandatanganan MoU, sedangkan di pihak dinas sudah sampai pada tahap sosialisasi meski sifatnya terbatas karena penerapan sosial distancing.

Harapannya, semua pihak terkait dilingkungan sekolah bisa saling mendukung agar kegiatan pembangunan dan rehab  bisa terlaksana tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sehingga memberikan banyak manfaat.

Penyusunan PPKD adalah Upaya Pemajuan Kebudayaan

Oleh : Kepala Bidang Kebudayaan Sri Nur Rahma

Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, perlu dilakukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Objek pemajuan kebudayaan tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisi. Pada pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, pemajuan kebudayaan salah satunya berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah.  Itulah sebabnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, melalui Bidang Kebudayaan saat ini sudah membentuk tim untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang mempedomani Permendikbud nomor 45 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah.

PPKD dimaksudkan untuk mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, mengidentifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga, dan pranata kebudayaan, mengidentifikasi sarana dan prasarana kebudayaan, mengidentifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan dan menganalisis dan merekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Tim penyusun PPKD yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, juga melibatkan akademisi, Antrolog, Arkeolog, Budayawan dan pihak terkait lainnya.

Permendikbud 137 Tahun 2014, Lembaga Paud Diinstruksikan Berikan Layanan Pada Anak Mulai 0 – 6 Tahun

Oleh : Kepala Bidang Paud dan Dikmas, Nurlina Sani S,Pt, M,Si

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parigi Moutong melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), mensosialisasikan agar seluruh lembaga Paud mendata anak usia nol sampai enam tahun. Hal itu berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014, Lembaga Paud harus  melakukan pengelompokkan umur untuk memetakan proses layanan. Untuk itu, Bidang Paud Dikmas gencar melakukan sosialisasi agar ada kesamaan persepsi dan tindakan dalam memberikan layanan.

Sosialisasi dan penerapan Peremendikbud 137 tahun 2014 tersebut, mengandung dua tujuan utama yaitu perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk tujuan pertama tentang perluasan akses, diimbau  kepada seluruh satuan Paud menjalin kerjasama dengan pemerintah desa atau kader BKB desa untuk  mendata anak umur 0 sampai 6 tahun agar dimasukkan ke Dapodik Paud Dikmas untuk mendapatkan layanan sebagaimana yang dimaksud di Permedikbud tersebut.

Lembaga Paud diharapkankan dapat sebisanya memberi dukungan kepada Dinas Pendidikan  agar seluruh anak terakses pendidikan mulai lahir sampai tingkat SMP, dan tugas lembaga Paud  yaitu mampu mengintervensi usia 0 sampai 6 tahun.

Seluruh lembaga Paud dan KB, diminta untuk mempelajari bersama isi Permendikbud 137 tahun 2014 lalu berinovasi lebih kreatif untuk memberikan layanan sebagaimana yang dimaksud dalam pertaruran tersebut. Diantaranya yang ditekankan adalah pengelompokan usia, untuk 2 sampai 4 tahun perlu dilakukan satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu. Untuk usia 4 sampai 6 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

Jika hal ini dilakukan dengan serius, Parigi Moutong bisa mendapatkan BOP Paud sekitar Rp 40 milyar dan semuanya itu adalah milik lembaga-lembaga Paud yang tersebar di 23 kecamatan. Saat ini, meski harus diakui belum begitu optimal mendata dan memberikan layanan pada anak 0-6 tahun, BOP Paud telah mencapai Rp12,3 milyar.

Semoga semua pihak terkait bisa segera mungkin menjalankan Permendikbud 137 tahun 2014 demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Parigi Moutong.

Surat Edaran Disdikbud Covid 19 Tahun 2020.pdf

Isi Dapodik Harus Jujur dan Tepat Waktu Laporkan Dana BOS

Oleh : Kepala Bidang SMP Jalaludin Nur S,Pd M,Si

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang, maka seluruh program yang terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan.

Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanaan program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date. Dengan demikian, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan suatu sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan disebut dengan Dapodik. Maka Kepala sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, diimbau untuk mengisi atau mngimput Dapodiknya dengan jujur dan tepat waktu.

Kepala sekolah, meski memiliki tujuan untuk mendapatkan akreditasi sehingga merasa perlu untuk mengimput Dapodiknya dengan berbagai fasilitas yang cukup dan aset sekolah yang memadai, sebaiknya mengingat bahwa akan berdampak pada pemberian bantuan dikemudian hari. Pemerintah pusat (Kemdikbud) tentunya dalam memberikan bantuan, akan melihat Dapodik sekolah, apakah ruang kelasnya cukup, bagaimana sarana prasarana penunjang lainnya, apakah memiliki laboratorium, bagaimana peralatan pendukungnya, sehingga jika dengan alasan untuk mendapatkan akreditasi maka mengisi Dapodik secara tidak jujur, tidak ada peluang untuk diberikan bantuan fasilitas karena pada Dapodiknya semua aset atau fasilitas terisi dengan kondisi yang baik dan cukup.

Tidak diharapkan, Kepala Sekolah yang ingin mendapatkan akreditasi, berupaya mengisi sarana prasarananya dalam Dapodik secara tidak jujur untuk mendapatkan poin penilaian tertinggi, sekali lagi yang harus dipikirkan adalah dampaknya dikemudian hari. Selain itu, Kepala Sekolah harus memperhatikan waktu pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ciri-ciri sekolah yang ingin maju dan berkembang adalah menunjukan kedisiplinan diri yang dicontohkan oleh kepala sekolah. Lambat dan tidaknya pelaporan dana BOS tergantung bagaimana Kepala Sekolah memanejemen sekolah itu sendiri, mulai dari tenaga guru, tata usaha sampai pada siswanya dan semua elemen yang terlibat didalamnya. Melaporkan penggunaan dana BOS tepat waktu adalah bentuk tanggungjawab yang tinggi terhadap penggunaan anggaran negara, yang dipercayakan untuk digunakan demi kebutuhan anak bangsa yang mengenyam pendidikan di sekolah.

Tingkatkan SDM, Guru Wajib Ikut Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Oleh : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Sunarti S,Pd M,Pd

Seiring kemajuan dunia pendidikan, setiap guru dituntut mampu mengembangkan sumber daya yang dimilikinya untuk menjadi guru yang profesional. Menjawab kebutuhan persaingan global, guru sebagai pendidik adalah harapan bangsa untuk bisa mewujudkan visi misi pendidikan nasional. Guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) insan guru, maka diwajibkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong untuk mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagaimana juga dilakukan oleh daerah lain.

Melalui program PKB tersebut, guru diajar dan belajar megembangkan diri dalam kelompoknya sesuai jenjang pendidikan masing-masing, mulai dari guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) hingga guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan untuk guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Program PKB ini adalah wadah belajar yang diikuti semua guru berdasarkan kelompoknya masing-masing, contohnya guru TK bergabung dalam PKG, guru SD bergabung dalam KKG dan SMP dalam GMP. Mereka akan dimentori instruktur yang tersertifikasi oleh pusat, dengan metode belajar daring (online) dan juga tatap muka.

Pada dasarnya, program PKB ini mengajak semua guru menyadari pentingnya terus belajar dan selalu siap mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan yang digunakan secara nasional. Pada kelas belajar PKB, disiapkan juga modul pembelajaran untuk memudahkan guru menyerap semua informasi yang diberikan. Sepanjang proses belajar, akan dipantau oleh pusat melalui aplikasi yang terkoneksi dengan kelas PKB untuk mengetahui sejauh mana guru aktif belajar dalam kelompoknya.

Keuntungan program PKB ini, guru sekaligus disiapkan untuk menghadapi Uji Kompetensi Guru (UKG) yang semakin tahun standar nilainya semakin naik. Misalnya, jika kriteria ketuntasan minimal (KKM) di tahun 2020 adalah 80, maka setiap modul, guru harus mencapai nilai tersebut untuk membantunya lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) kemudian mendapatkan sertifikat. Berbeda dengan sebelumnya, cukup hanya mengikuti pelatihan selama tujuh hari, guru serta merta akan mendapatkan sertifikasi.

Saat ini, guru harus melewati pendidikan dan harus menyelesaikan 24 SKS, juga harus mengikuti rangkaian pre test untuk tahap penyaringan. Itulah sebabnya dapat dikatakan, program PKB ini merupakan program unggul oleh bidang GTK untuk mendorong, menciptakan dan meningkatkan guru professional, berkualitas dan berdaya saing.

Rilis Patch Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e

Yth. Bapak/Ibu
Kepala SD dan SMP Negeri/Swasta

Se – Kabupaten Parigi Moutong

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebagai tindaklanjut laporan adanya beberapa bug/kesalahan aplikasi pada Versi 2019.d, maka telah dilakukan perbaikan-perbaikan dan kembali saat ini dirilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e. Bagi sekolah yang menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c dan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.d, dapat melakukan pembaruan dengan mengunduh dan menginstall Patch Versi 2019.e atau melalui Pembaruan secara Online. DISARANKAN TELAH MELAKUKAN SINKRONISASI TERLEBIH DAHULU sebelum melakukan pembaruan ke Versi 2019.e.

Tata cara melakukan pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e sebagai berikut:

1. Unduh file PATCH 2019.e pada menu unduhan laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau pada bagian Lampiran pada berita ini.

2. Jika sudah terinstall Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c atau Versi 2019.d maka dapat langsung melakukan installasi Patch Versi 2019.e tanpa harus melakukan Uninstall Aplikasi Dapodikdasmen.

3. Lakukan installasi sampai dengan selesai.

4. Lakukan refresh (Ctrl + F5).

Tata cara melakukan pembaruan secara Online sebagai berikut:

  1. Pastikan komputer terkoneksi internet.
  2. Silahkan login pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c atau Versi 2019.d.
  3. Masuk pada menu Pengaturan, Cek Pembaruan Aplikasi, klik pada tombol “Cek Pembaruan”.
  4. Maka ditampilkan keterangan bahwa Pembaruan Tersedia. Pembaruan Tersedia (Dapodik 2019.e) Apakah Anda ingin melanjutkan? Pastikan tidak menutup jendela browser sebelum proses pembaruan selesai!
  5. Klik tombol “Lanjutkan”, maka sistem akan melakukan update pembaruan.
  6. Setelah proses selesai, klik tombol “Muat ulang halaman sekarang”.
  7. Jika diperlukan, lakukan refresh (Ctrl + F5).


Berikut adalah daftar pembaruan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e:

  • [Perbaikan] Perbaikan bugs ketika menampilkan GTK pada Manajemen Pengguna
  • [Perbaikan] Perbaikan bugs pengisian lintang dan bujur pada menu DUDI
  • [Perbaikan] Perbaikan bugs pada rombongan belajar untuk tingkat TKLB pada bentuk pendidikan SLB
  • [Perbaikan] Perbaikan bugs validasi pada saat mendeteksi No Kitas untuk peserta didik warga negara asing
  • [Perbaikan] Perbaikan bugs sinkronisasi untuk pengiriman pada kelompok mata pelajaran muatan sekolah
  • [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat menampilkan daftar peserta didik
  • [Perbaikan] Perbaikan nama kelompok mata pelajaran Ekstensi Team Teaching (Kejuruan) menjadi Kejuruan pada profil GTK
  • [Perbaikan] Perbaikan validasi untuk mengecek rasio rombel terhadap jumlah peserta didik
  • [Perbaikan] Perbaikan validasi NIK khusus untuk peserta didik yang tinggal di panti asuhan tidak diwajibkan
  • [Perbaikan] Perbaikan security sinkronisasi
  • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk medeteksi nama mata pelajaran pada pembalajaran jika lebih dari 50 karakter


Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 
 


Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen

LAMPIRAN:

Patch Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.e

Link Alternatif : https://www.dropbox.com/s/a2yy7b17uohweq4/Patch_Dapodik_2019.e.exe?dl=0

Cut Off Syncronisasi USBN Tahun Ajaran 2018/2019

Kepada
Yth, 1. Koordinator Wilayah/Kecamatan dan

2. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta

Informasi Terkait USBN Tahun Ajaran 2018/2019 dengan ini ditutup pada hari Selasa Dini hari tanggal 9 April 2019, dengan artian bahwa untuk perubahan Biodata Calon Peserta USBN Tahun 2019 ditiadakan.

untuk verifikasi Nama Kepala Sekolah Silahkan untuk segera mengimput nama lengkap pada Link :https://bit.ly/2KklibW